BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah mewakili Kepala Badan Riset dan Inovasi dan Daerah (BRIDA) Provinsi Bali membuka kegiatan talkshow yang dirangkai dengan Indonesia Solar Summit 2026 dengan tema “Potensi dan Tantangan Bali Mandiri Energi berbasis EBT 2026: Sinkronisasi Regulasi dan Update Teknologi EBT Menuju NZE Bali 2045” di The Meru Sanur Hotel, Jalan Hang Tuah Sanur, Denpasar. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali dengan Institute for Essential Services Reform (IESR). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Bali tahun 2025-2030 khususnya Program Kemandirian Energi Listrik Bali Berbasis EBT/Energi Bersih dan berkontribusi pada pencapaian target NZE Bali 2045.
Dalam sambutannya, Kepala BRIDA menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata hasil kolaborasi Pentahelix yang baik, khususnya antara BRIDA Provinsi Bali dengan Pihak Swasta dalam hal ini Institute for Essential Services Reform (IESR). Talkshow ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan wawasan dan kompetensi riset khususnya di sektor kebijakan energi terbarukan yang semakin dinamis.
Peningkatan wawasan SDM bidang Energi Terbarukan telah diadopsi pula dalam Budaya Bali berdasarkan kearifan lokal Sad Kerthi, khususnya Jana Kerthi, yaitu upaya menyucikan dan meningkatkan kualitas diri manusia secara lahir dan batin. Dalam konteks Jana Kerthi pada program mewujudkan Bali mandiri energi berbasis energi bersih di Bali adalah berupa penguatan kompetensi SDM sebagai penyedia dasar kebijakan khususnya energi terbarukan menuju Bali Net Zero Emission (NZE) 2045. Melalui sinergi yang kuat antara regulasi, potensi dan kemitraan riset terapan dan kebijakan inovatif, yang melibatkan talenta riset penyusun kebijakan berbasis bukti maka kolaborasi strategis antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali dan IESR menjadi fondasi penting untuk berkontribusi pada tahapan transisi energi dalam bingkai penyedia kebijakan berbasis bukti dan data.
