KEGIATAN BIDANG

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Transportasi merupakan bagian dari Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Bali 2025-2030.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian BUMD diawali dengan mengajukan usulan ke Kementerian Dalam Negeri dengan dokumen pendukung yang terdiri dari Kajian Kebutuhan Daeah, Kajian Kelayakan Bidang Usaha, ringkasan laporan keuangan, dokumen Perda tentang APBD 3 tahun terakhir dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Kajian Kebutuhan Daeah dan Kajian Kelayakan Bidang Usaha Pembentukan BUMD Transportasi difasilitasi oleh Word Resources Institute (WRI) sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Word Resources Institute (WRI) Nomor: 075/14/KB/B.Pem.Kesra/VII/2020 dan Nomor: 7/VII/WRI/2020 tentang Dukungan Untuk Program Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Program Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Bali.

Dalam rangka penyempurnaan hasil kajian yang dilaksanakan oleh WRI, BRIDA Provinsi Bali melaksanakan rapat pemaparan hasil kajian analisis kebutuhan daerah dan analisis kelayakan bidang usaha pembentukan BUMD transportasi pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Rapat dibuka oleh Bapak Kepala BRIDA Provinsi Bali dan dihadiri oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali, Tim Pengendali Mutu pada Brida Provinsi Bali dan Tim Penyusun dari WRI.

Tujuan dari pelaksanan kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan dokumen Analisis Kebutuhan Daeah dan Analisis Kelayakan Bidang Usaha Pembentukan BUMD Transportasi sehingga dokumen ini menjadi bagian dari proses perencanaan kelembagaan dalam upaya mewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi, profesional dan berkelanjutan di Provinsi Bali. Dalam dokumen ini dianalisis berbagai aspek mulai dari pelayanan publik, potensi usaha, kebutuhan masyarakat, kesiapan regulasi dan kelembagaan, analisis pasar, kelayakan finansial, teknologi, perundang-undangan serta sumber daya manusia.

PAPARAN HASIL KAJIAN ANALISIS KEBUTUHAN DAERAH DAN ANALISIS KELAYAKAN BIDANG USAHA PEMBENTUKAN BUMD TRANSPORTASI Read More

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINDI BALI – BRIDA Provinsi Bali melalui Bidang Prioritas Pembangunan Daerah menggelar Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan “Potensi Pengembangan Bawang Putih di Provinsi Bali” Tahun 2025 melalui skema pelaksanaan swakelola, (Rabu, 2/7/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Pengendali Mutu BRIDA Provinsi Bali besrta Tim Persiapan Penyelenggaraan Swakelola Penelitian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Rapat ini bertujuan untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan pekerjaan “Potensi Pengembangan Bawang Putih Di Provinsi Bali”. Pembahasan mencakup aspek latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan luaran (output) yang dihasilkan dari kajian tersebut.

Maksud dilaksanakan penelitian ini untuk mengkaji secara menyeluruh potensi pengembangan komoditas bawang putih di Provinsi Bali sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan daerah, melalui peningkatan produksi lokal, efisiensi budidaya, dan penguatan sistem pemasaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk mengidentifikasi potensi pengembangan bawang putih di Bali, termasuk aspek agroklimat, varietas yang sesuai, teknologi budidaya, serta strategi pemasaran yang efektif.

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini meliputi (1) Peta potensi wilayah pengembangan bawang putih di Provinsi Bali; (2) Identifikasi dan pemetaan varietas bawang putih yang adaptif, produktif, dan sesuai dengan preferensi pasar lokal di Bali; (3) Hasil survey untuk mengetahui informasi menyeluruh tentang hambatan dan tantangan yang menyebabkan rendahnya partisipasi petani dalam budidaya bawang putih, beserta usulan strategi peningkatan minat dan dukungan kepada petani; (4) Uji varietas pada demplot terhadap varietas bawang putih lokal Bali; (5) Hasil uji varietas bawang putih lokal Bali; (6) Analisis rantai nilai dan sistem pemasaran bawang putih lokal, termasuk kelembagaan distribusi dan peluang peningkatan nilai jual produk bawang putih; dan (7) Rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan budidaya bawang putih di Provinsi Bali yang tertuang dalam policybrief.

Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) “Potensi Pengembangan Bawang Putih di Provinsi Bali” Read More