BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – BaRI mengikuti kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) Satu Data Indonesia (SDI) di Diskominfos Provinsi Bali (Senin, 21/03/2022). Kegiatan dibuka oleh Drs. I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si. selaku Kepala Bidang Statistik Diskominfos Provinsi Bali dengan didampingi Narasumber oleh Kadek Agus Wirawan selaku Koordinator fungsi Integrasi Pengolahan Diseminasi Statistik (IPDS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dan Dr. I Putu Yudi Wijaya, SE, MS.i selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNHI Denpasar, serta dihadiri undangan dari perwakilan unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bali.
Sebagai pelaksanaan amanat Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi telah ditetapkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data dan Diskominfos Provinsi Bali sebagai Wali Data serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi terkait sebagai Produsen Data di Provinsi Bali.
Agenda Kegiatan FGD diawali dengan pemaparan dari BPS Bali tentang “Implementasi SDI dalam Mendukung Otorisasi Statistik Sektoral” dan dilanjutkan dengan pemaparan dari UNHI Denpasar dengan judul “Manfaat dan Implementasi Metadata Statistik Sektoral dalam Kepentingan Kampus/Studi”.
SDI merupakan bentuk integrasi data dan layanan pemerintah melalui standarisasi tata kelola data daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dalam pelaksanaannya, SDI masih terdapat beberapa kendala terkait perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data.
Dengan data dan layanan pemerintah yang terintegrasi tersebut, akan dapat mempermudah akses layanan pemerintah serta penyampaian informasi publik kepada masyarakat yang berkualitas (tepat guna, tepat sasaran, adaptif, berkelanjutan, dan progresif) serta diharapkan dapat diiidentifikasi tantangan dan permasalahan serta implementasi pelaksanaannya sebagai data base masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Provinsi Bali.
