Month: April 2024

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – BRIDA Provinsi Bali melalui Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Kabupaten Karangasem (Senin, 25/03/2023). Pada kesempatan ini Tim IPKD Provinsi Bali dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan BRIDA Provinsi Bali dengan didampingi Analis Kebijakan Ahli Muda (BRIDA), Pengawas Pemerintah Madya (Inspektorat), Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Evaluasi Kabupaten/Kota (BPKAD), Pranata Humas Ahli Muda (Diskominfos), Analis Perencana Evaluasi dan Pelaporan (Bappeda), berserta staf dan tenaga administrasi di lingkungan BRIDA Provinsi Bali.

Tim IPKD Provinsi Bali diterima oleh Tim IPKD Kabupaten Karangasem yang dihadiri unsur Perangkat Daerah terkait dari BRIDA, Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Diskominfos dan Tim IPKD Kabupaten Karangasem.

IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, tranparan, dan akuntabel dalam periode tertentu Dalam pelaksanaannya, secara teknis pengukuran IPKD di daerah akan bertumpu pada pemenuhan 6 dimensi, yaitu (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, (3) transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) penyerapan anggaran, (5) kondisi keuangan daerah dan (6) opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dimana dimensi-dimensi tersebut memiliki bobot masing-masing yang tertuang dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Agenda kegiatan diawali dengan pemaparan sosialisasi IPKD dan dilanjutkan dengan penyampaian evaluasi hasil pengukuran IPKD Kabupaten Karangasem tahun 2023. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan proses pengukuran di setiap dimensi IPKD oleh Kabupaten/Kota di Bali telah berjalan dengan baik. Rekapitulasi score Indeks Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 untuk Klaster Kabupaten, Karangasem meraih score 54.79 dengan kategori Inovatif. Dan untuk hasil pengukuran IPKD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022 meraih indeks 66.4629. Lebih lanjut, dilaksanakan sesi evaluasi dan diskusi sebagai upaya untuk lebih memotivasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan kinerja dan tata pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta mempertahankan predikat raihan nilai yang telah dicapai.

Rencana pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2024 akan diupayakan untuk mengintegrasikan Aplikasi Pengukuran IPKD dengan Aplikasi SIPKD pada data dimensi 1 dan dimensi 2. Sedangkan untuk dimensi 3, 4, 5 dan 6 dikalsanakan melalui input data dengan menyertakan kelengkapan administrasi bukti unggah transparansi ke dalam Aplikasi IPKD.

Dalam sosialisasi kali ini juga disampaikan langkah-langkah peningkatan IPKD 2024 dalam rangka meningkatkan  hasil  pengukuran  IPKD  tahun  2024, antara  lain untuk dimensi 1 perlu adanya konsistensi nomenklatur program dan pagu antara dokumen perencanan dan penganggaran. Dimensi 2 dengan pemenuhan mandatory spending dan spm. Dimensi 3 dengan memperhatikan transparansi dokumen pengelolaan keuangan daerah di website utama pemda dalam rentang waktu <30 hari dari tanggal penetapan. Kemudian untuk Dimensi 4 perlunya penyerapan anggaran belanja minimal 80%. Dimensi 5 dengan peningkatan kemampuan keuangan atau kemandirian daerah, dengan meningkatkan PAD yang tidak bergantung pada transfer pusat, dan juga menekan belanja pegawai agar tidak menjadi beban APBD yang paling besar, serta untuk Dimensi 6 diharapkan agar dapat mempertahankan opini WTP dari BPK.

SOSIALISASI DAN EVALUASI IPKD DI KABUPATEN KARANGASEM Read More

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Bidang Prioritas Pembangunan Daerah melakukan perjalanan dinas, Selasa (2/04/2024) yang bertujuan untuk melakukan pengecekan dan pendampingan penyerahan bibit Jeruk Keprok Tejakula dalam rangka Pengembangan Budidaya Sehat Jeruk Keprok Tejakula di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

Dalam perjalanan dinas tersebut, dilakukan dua agenda utama yang menjadi fokus upaya pengembangan budidaya jeruk Keprok Tejakula, yaitu penyerahan dan pengecekan bibit jeruk serta pengecekan demplot pohon jeruk yang telah berumur 1 tahun. Sebanyak 3000 batang pohon bibit jeruk Keprok Tejakula diserahkan kepada para petani di Desa Tembok. Penyerahan bibit dilakukan secara langsung oleh pihak desa kepada para petani di Desa Tembok. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bibit yang diserahkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Selain penyerahan bibit, dilakukan pula pengecekan terhadap kondisi bibit yang telah ditanam oleh petani. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa teknik penanaman yang tepat telah diterapkan, serta untuk memberikan bimbingan teknis apabila diperlukan. Kemudian juga dilakukan pengecekan terhadap demplot pohon jeruk Keprok Tejakula yang telah ditanam sejak tahun 2023. Pohon jeruk Keprok Tejakula pada demplot tersebut telah berumur 1 tahun dan merupakan bagian dari upaya pembangunan budidaya jeruk yang lebih luas.

Melalui pengecekan ini, tim teknis Bidang Pembangunan Daerah mengevaluasi kondisi pertumbuhan pohon jeruk, kesehatan, dan produktivitasnya. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam menyusun rencana pengembangan lanjutan, termasuk pemilihan teknik perawatan yang tepat, pemupukan yang diperlukan, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit atau hama yang mungkin muncul.

Dengan upaya yang dilakukan oleh Bidang Prioritas Pembangunan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kualitas buah jeruk Keprok Tejakula di Desa Tembok, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani setempat.

PENDAMPINGAN DALAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA SEHAT JERUK KEPROK TEJAKULA DI DESA TEMBOK KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG Read More