Month: March 2024

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Perekonomian Bali sempat terpuruk sangat dalam ketika terjadinya pandemi covid-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, namun juga berdampak negatif pada perekonomian dan akhirnya pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut akibat ketergantungan Bali yang sangat tinggi pada sektor pariwisata baik domestik maupun internasional, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap guncangan eksternal seperti teror, gunung meletus maupun pandemi. Beberapa kejadian seperti bom Bali I dan II serta pandemi COVID-19 menjadi pelajaran untuk kita melakukan transformasi ekonomi Bali agar lebih tangguh dan berkelanjutan.

Dalam Upaya percepatan pemulihan ekonomi Bali serta transformasi ekonomi Bali, Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun buku Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau Tangguh dan Sejahtera.

Pembangunan Bali ke depan harus bertujuan untuk mempercepat proses transformasi ekonomi Bali, sehingga akan terwujud perekonomian Bali yang (1) Hijau, yaitu ramah lingkungan dan berkelanjutan; (2) Tangguh, yaitu memiliki daya tahan terhadap krisis dan guncangan eksternal, bernilai tambah tinggi, dan berdaya saing; (3) Sejahtera, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat, baik sebagai pelaku usaha maupun penerima manfaat dari proses pembangunan tersebut, dengan kondisi yang adil dan merata

Bali diharapkan tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata melainkan sektor lainnya seperti, sektor pertanian, UMKM dan Koperasi agar sektor ekonomi Bali nanti digerakkan oleh sumber daya lokal dan hasilnya juga dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

Dengan telah berlalunya Pandemi COVID 19, aktivitas pariwisata Bali semakin pulih dan telah mendekati kondisi seperti sebelum terjadinya pandemi. Data kunjungan wisata tahun 2023 menunjukkan bahwa pemulihan pariwisata Bali telah sesuai dengan skenario optimis dalam buku Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali. Hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2023 yang tumbuh cukup mengesankan dengan pertumbuhan 5,71%. Namun pertumbuhan tersebut tidak seiring dengan pertumbuhan pada lapangan usaha sektor pertanian yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam buku Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali.

Untuk membedah kondisi ekonomi makro saat ini, khususnya pada permasalahan dan strategi peningkatan pertumbuhan sektor pertanian untuk menunjang sektor pariwisata, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, melaksanakan Webinar ekonomi makro dengan topik “Strategi Peningkatan Pertumbuhan Sektor Pertanian Searah Pulihnya  Pariwisata”, (Rabu, 20/03/2024).

Dalam webinar hari ini, BRIDA menghadirkan para narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya yaitu Bapak Kadek Muriadi Wirawan (Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Bali), Bapak Ibnu Yahya (Kasubdit Neraca Pembayaran pada Direktorat Perencanaan Makro Bappenas), dan Ibu Widhianthini, (Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Udayana). Sebagai moderator Bapak I Made Sedana Yoga (Widyaiswara Ahli Madya pada BKPSDM Provinsi Bali.

Webinar Ekonomi Makro diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Perekonomian, seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali, BRIDA Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, dinas yang menangani urusan pertanian dan perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, KADIN Provinsi Bali, Balai Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Bali, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan di Gondol Buleleng dan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

Hasil pembahasan menjadi masukan dalam perumusan kebijakan dan strategi meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha sektor pertanian di Provinsi Bali.

WEBINAR EKONOMI MAKRO PROVINSI BALI TRIWULAN IV TAHUN 2023 Read More

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Sosialisasi dan Evaluasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Kota Denpasar dilaksanakan oleh Tim IPKD Provinsi Bali (Kamis, 14/03/2023). Bertempat di Ruang Rapat BRIDA Kota Denpasar, Tim IPKD Provinsi Bali diterima oleh Tim IPKD Kota Denpasar dari unsur Perangkat Daerah terkait dari BRIDA, Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Diskominfos dan Tim IPKD Kota Denpasar.

Pada kesempatan ini Tim IPKD Provinsi Bali dipimpin oleh Kabid Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan didampingi Analis Kebijakan Ahli Muda (BRIDA), Pengawas Pemerintah Madya (Inspektorat), Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Evaluasi Kabupaten/Kota (BPKAD), Pranata Humas Ahli Muda (Diskominfos), Analis Perencana Evaluasi dan Pelaporan (Bappeda), berserta staf dan tenaga administrasi di lingkungan BRIDA Provinsi Bali.

IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, tranparan, dan akuntabel dalam periode tertentu Dalam pelaksanaannya, secara teknis pengukuran IPKD di daerah akan bertumpu pada pemenuhan 6 dimensi, yaitu (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, (3) transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) penyerapan anggaran, (5) kondisi keuangan daerah dan (6) opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dimana dimensi-dimensi tersebut memiliki bobot masing-masing yang tertuang dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Agenda kegiatan diawali dengan pemaparan sosialisasi IPKD oleh Kabid Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan BRIDA dan dilanjutkan dengan penyampaian evaluasi hasil pengukuran IPKD Kota Denpasar tahun 2023. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan proses pengukuran di setiap dimensi IPKD oleh Kabupaten/Kota di Bali telah berjalan dengan baik. Rekapitulasi score Indeks Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 untuk klaster kota, Kota Denpasar meraih indeks 59,17 dan masuk kategori inovatif. Dan hasil pengukuran IPKD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 meraih indeks 77,3742 dengan kategori baik. Lebih lanjut, dilaksanakan sesi diskusi sebagai upaya untuk lebih memotivasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan kinerja dan tata pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta mempertahankan predikat raihan nilai yang telah dicapai.

Dalam sosialisasi kali ini juga disampaikan langkah-langkah peningkatan IPKD 2024 dalam rangka meningkatkan  hasil  pengukuran  IPKD  tahun  2024, antara  lain untuk dimensi 1 perlu adanya konsistensi nomenklatur program dan pagu antara dokumen perencanan dan penganggaran. Dimensi 2 dengan pemenuhan mandatory spending dan spm. Dimensi 3 dengan memperhatikan transparansi dokumen pengelolaan keuangan daerah di website utama pemda dalam rentang waktu <30 hari dari tanggal penetapan. Kemudian untuk Dimensi 4 perlunya penyerapan anggaran belanja minimal 80%. Dimensi 5 dengan peningkatan kemampuan keuangan atau kemandirian daerah, dengan meningkatkan PAD yang tidak bergantung pada transfer pusat, dan juga menekan belanja pegawai agar tidak menjadi beban APBD yang paling besar, serta untuk Dimensi 6 diharapkan agar dapat mempertahankan opini WTP dari BPK.

SOSIALISASI DAN EVALUASI IPKD DI KOTA DENPASAR Read More