VALIDASI DAN VERIFIKASI DATA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) KE KABUPATEN/KOTA SE-BALI TAHUN 2021
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), BaRI melalui Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan bersama Tim IPKD Provinsi Bali melaksanakan Sosialisasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ke Kabupaten/Kota Se-Bali. Tim IPKD Provinsi terdiri terdiri dari Inspektorat, BPKAD, Bappeda serta BaRI sebagai leading sektor kegiatan.
Hasil dari pelaksanaan sosialisasi tersebut, data IPKD dari seluruh Kabupaten/Kota se-Bali telah terkumpul dan dilanjutkan dengan validasi serta verifikasi data oleh Tim IPKD Provinsi Bali. Beberapa hal yang menjadi catatan sebagai penilaian pengukuran IPKD di Provinsi Bali, diantaranya bahwa penyampaian data agar memenuhi kriteria yg telah ditetapkan yaitu 6 dimensi dan 27 indikator mulai aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Dari BPKAD menyampaikan agar data APBD tersebut telah sesuai dengan data penetapan anggaran terahir di masing-masing Perangkat Daerah.
Terkait hal tersebut, Inspektorat Provinsi Bali menambahkan bahwa Tim IPKD di Kabupaten/Kota agar memastikan kembali link yang masuk di dalam table penilaian, serta telah dapat diakses umum. Kemudian dari Bappeda Provinsi Bali mengingatkan kembali agar dapat diperhatikan pemberian nomenklatur pada KUA-PPAS dari Tahun 2018 s/d 2020, serta keserasian data berdasarkan kategori OPD agar data selaras untuk semua Kabupaten/Kota se-Bali.
Kesimpulan dari hasil kunjungan Tim IPKD dalam validasi dan verifikasi adalah bahwa Kabupaten/Kota siap mendukung dan membantu pemenuhan data sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Tim IPKD Provinsi Bali, serta siap untuk mensukseskan kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Provinsi Bali.
