BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH POVINSI BALI – Sosialisasi dan Evaluasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Kabupaten Jembrana dilaksanakan oleh Tim IPKD Provinsi Bali secara perdana pada bulan Pebruari (Senin, 20/03/2022), selanjutnya agenda sosialisasi akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali.
Sosialisasi oleh Tim IPKD Provinsi Bali dipimpin oleh Kabid Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan BRIDA dengan didampingi Analis Kebijakan Ahli Muda BRIDA, Pengawas Pemerintah Madya Inspektorat, Ka.Sub.Bid Perencanaan Anggaran Daerah I BPKAD, Perencana Ahli Muda Bappenda, Pranata Humas Ahli Muda Selaku Sub. Koordinator Unit Substansi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik Diskominfos berserta staf dan tenaga administrasi di lingkungan BRIDA Provinsi Bali.
Kegiatan sosialisasi dan evaluasi dilaksanakan bertempat di Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dan diterima oleh Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana beserta anggota Tim IPKD Kabupaten Jembrana dan unsur Perangkat Daerah dari Bappeda Litbang, Inspektorat, BPKAD dan Diskominfos Kabupaten Jembrana.
Dalam sambutannya, Ketua Tim IPKD Provinsi Bali I Ketut Wica menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi dan evaluasi dilaksanakan agar Pemerintah Kabupaten memiliki indikator kualitatif yang sama untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi pelaksanaan pengukuran IPKD tahun 2022, dimana Kabupaten Jembrana mendapatkan nilai klaster/kemampuan keuangan daerah dengan indeks 70.9504 . Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim IPKD Kabupaten Jembrana menyampaikan bahwa Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk melakukan evaluasi atas capaian IPKD tahun 2022, dan akan mengidentifikasi 6 dimensi yang menjadi kekurangan atau kelemahan untuk diperbaiki sehingga hasilnya meningkat pada penilaian tahun 2023.
Pada kesempatan tersebut Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana juga meminta agar Tim IPKD Kabupaten Jembrana dapat menjalin komunikasi yang intensif dengan Tim IPKD Provinsi dan membangun soliditas tim dalam penyediaan data dan publikasi data agar dapat diakses informasi pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel.
Pada sesi diskusi ada beberapa masukan atau saran dari peserta sosialisasi terkait dengan infrastruktur/perangkat aplikasi, validitas serta keteraksesan data dalam mengoptimalkan kegiatan pengukuran IPKD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
