
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Bidang Prioritas Pembangunan Daerah melaksanakan koordinasi dukungan dan fasilitasi riset sesuai dengan kebutuhan BRIDA Bali melalui Skema Program Pendanaan BRIN, Senin (19/06/2023) bertempat di Direktorat Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Jakarta.
Tim BRIDA Bali diwakili Analis Penelitian Putu Harry Krisnawan, ST, M.Si dan I Wayan Sucika, SH diterima Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN Ibu Wiwiek Joelijani. Dalam koordinasi ini, BRIDA Bali menyampaikan beberapa usulan kebutuhan riset/kajian Bidang Prioritas Pembangunan Daerah BRIDA Bali, antara lain Penyelamatan dan Pengembangan Varietas Baru Anggrek Forma Bali, Pengembangan Teknologi Fermentasi Peningkatan Mutu Biji Kakao, Pengembangan Pertanian Organik dan Dampak Penerapan Pertanian Organik Terhadap Produksi Dan Pendapatan Petani, Inovasi Teknologi Pengembangan Pertanian Organik Dalam Peningkatan Produksi, Kajian Identifikasi, Pendataan Tanaman Bunga serta Pengembangan Infrastruktur Industri Parfum Berbranding Bali dan Kajian Potensi Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Dalam Penguatan Bali Sebagai Destinasi Wisata.


Menanggapi hal tersebut, BRIN memberikan apresiasi terhadap kegiatan riset/kajian yang dilaksanakan BRIDA Bali, namun terkait fasilitasi dukungan kegiatan riset dan inovasi di daerah disediakan dalam bentuk pembinaan teknis. Dalam hal pendanaan riset saat ini, BRIN menjalankan beberapa skema, diantaranya Skema Riset dan Inovasi Untuk Indonesia Maju (RIIM), Skema Fasilitasi Hari Layar dan Skema Pendanaan Ekspedisi dan Studi Lapangan. Dari beberapa skema tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan di daerah sebagai upaya mendukung riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi dengan BRIN, sehingga mampu menjadi solusi di daerah dalam mengatasi kebutuhan anggaran riset dan inovasi. Sebagai penutup, BRIN memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan riset/kajian BRIDA Bali, dan berharap dari kegiatan riset/kajian tersebut dapat menghasilkan data dan analisis yang diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan di daerah dengan berbasis riset yang komprehensif (science based policy) melalui Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah.