FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PEMANFAATAN IDSD UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH PROVINSI BALI

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali membuka Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Untuk Peningkatan Daya Saing Daerah Provinsi Bali pada hari Rabu 21 Mei 2025 secara daring. Tujuan dari pelaksanaan FGD adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep IDSD, teknik pemanfaatan data informasi IDSD dan menganalisis IDSD untuk menyusunan rekomendasi kebijakan daerah. Hadir sebagai narasumber Bapak Dr. Yopi (Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, BRIN) dan Bapak Khairul Rizal, S.T., M.P.P., Ph.D. (Direktur Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi, BRIN). Sebagai moderator Bapak Dr. I Made Sedana Yoga, ST., M.Si. (Tim Pengendali Mutu pada BRIDA Provinsi Bali). Hadir sebagai peserta FGD adalah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali dan BRIDA Kaupaten Kota se-Bali.

IDSD adalah instrumen yang menggambarkan kemampuan daerah dalam bersaing di tingkat nasional maupun global. Manfaat pengukuran IDSD adalah:

  1. Memberikan gambaran kinerja ekonomi, persepsi iklim bisnis, dan dinamika usaha
  2. Membantu merumuskan, menetapkan, mengevaluasi, dan memantau kebijakan pembangunan daerah
  3. Membantu harmonisasi kebijakan dan program pembangunan nasional dan daerah
  4. Mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
  5. Mendorong kepemimpinan daerah yang inovatif
  6. Mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia

IDSD merupakan salah satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Bali yang dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditargetkan naik 0,10 setiap tahunnya. Angka tersebut bukan sesuatu yang mudah diraih pada Indeks dengan skala 5. Peran seluruh perangkat daerah sangatlah penting untuk meningkatkan daya saing Provinsi Bali karena data yang diperguanakan dalam pengukuran IDSD berasal dari perangkat daerah baik di Kabupaten maupun Provinsi yang diinput di Kementerian masing-masing.