KESEKRETARIATAN

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Kepala BRIDA Provinsi Bali mewakili Pj. Gubernur Bali menerima audensi Audiensi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stispol) Wira Bhakti Denpasar, Selasa (23/1/2024) bertempat di Ruang Rapat Swacita Sabha BRIDA Bali. Hadir pada kesempatan ini Ketua Stispol Wira Bhakti, Dr. Drs. I Gede Putu Yasa, M.Si dengan didampingi Wakil Ketua II, Drs. I Made Yunita, M.AP., Wakili Ketua III, Dr. Anak Agung Putu Sugiantiningsih, S.IP., M.AP., Kepala Unit Penjaminan Mutu, Drs. I Gde Oka Saputra, M.Si., serta Tim Promosi dan Sosialisasi PMB Stispol Wira Bhakti.

Dalam audensi tersebut, Stispol Wira Bakthi menyampaikan siap untuk menjalin kerjasama dengan Pemprov Bali melalui BRIDA Bali khususnya dalam bidang riset dan inovasi. Hal ini sejalan dengan tupoksi BRIDA yaitu dalam upaya penyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, serta industri dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang riset, pengkajian dan penerapan, invensi dan inovasi serta kekayaan intelektual.

Stispol Wira Bhakti yang bernaung di bawah Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) yang didirikan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia di Bali yang sekarang disebut Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Saat ini Stispol Wira Bhakti mengelola dua program studi, yakni Prodi Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis.

BRIDA Provinsi Bali memberikan apresiasi dan menyambut baik kerjasama tersebut, terlebih Stispol Wira Bhakti juga didirikan oleh Pemda Tingkat I Bali dan para pejuang kemerdekaan Indonesia di Bali. Melalui BRIDA Bali juga akan dilakukan revitalisasi kembali komitmen Pemprov Bali dengan Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) sebagai badan penyelenggara dari Stispol Wira Bhakti, serta memperkuat keberadaan Stispol Wira Bhakti yang dikenal sebagai Kampus Kebangsaan di Bali. Sebagai penutup, diharapkan nantinya dapat dihasilkan kerjasama antara Stispol Wira Bhakti dengan Pemprov Bali, serta mendorong partisipasi pengembangan pembangunan Bali melalui pelaksanaan riset, penelitian serta pengabdian dalam pelaksanaannya.

BRIDA PROVINSI BALI MENERIMA AUDENSI STISPOL WIRA BHAKTI DENPASAR Read More

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – BRIDA Provinsi Bali menerima kunjungan BRIDA Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat (22/12/2023) bertempat di Ruang Rapat BRIDA Provinsi Bali. Kunjungan BRIDA Kabupaten Bombana berkenaan dengan konsultasi dan koordinasi terkait Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Pada kesempatan ini, Tim Brida Kabupaten Bombana diterima oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan didampingi Tim IPKD Provinsi Bali serta Analis Kebijakan Muda dilingkungan BRIDA Provinsi Bali.

Sebagai pembuka acara, Tim BRIDA Kabupaten Bombana menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan konsultasi dan koordinasi berkenaan dengan pemenuhan data pada dimensi-dimensi IPKD, terutama pada dimensi kesatu, disamping itu ditambahkan juga kunjungan kali ini sebagai sharing  penerapan inovasi-inovasi yang telah dicapai di Provinsi Bali mengingat Provinsi Bali meraih nilai tinggi pada pengukuran IPKD di tahun 2023.

Menanggapi hal tersebut, BRIDA Provinsi Bali menyampaikan paparan “Pengelolaan Inovasi Daerah Provinsi Bali”, yang diantaranya memuat tentang Gambaran Umum Provinsi Bali, Kelembagaan BRIDA, Indek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali. Sebagai pelaksanaan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indek Pengelolaan Keuangan  Daerah (IPKD) dan serta kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Badan  Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lain, melakukan pengukuran IPKD Kabupaten/Kota. IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat  dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata  kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, tranfaran, dan  akuntabel dalam periode tertentu. Penilaian IPKD dilaksanakan melalui pengukuran bobot 6 dimensi, antara lain (1) Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, (2) Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, (3) Transparansi Keuangan Daerah, (4) Penyerapan Anggaran, (5) Kondisi Keuangan Daerah, dan (6) Opini BPK atas LKPD. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses penginputan data dan untuk  mewujudkan peningkatan kinerja tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif, efisien.

Agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab berkaitan dengan pemenuhan penginputan data IPKD dari Tim IPKD Kabupaten Bombana dan Tim IPKD Provinsi Bali, serta kemudian ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama.

KONSULTASI DAN KOORDINASI BRIDA KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TERKAIT INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) Read More