RAPAT KOORDINASI DATA INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD) PROVINSI BALI

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrument untuk mengukur daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD 2024 mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum (WEF). BRIN telah merilis IDSD tahun 2024 pada tanggal 11 Maret 2025 dimana IDSD Provinsi Bali sebesar 3,91. Angka tersebut relative tinggi dan jika diranking Bali berada pada posisi ke-3 setelah Jakarta dan Yogyakarta. Dalam Ranwal RPJMD Provinsi Bali 2025-2030, IDSD merupakan salah satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dengan target peningkatan 0,10 setiap tahun.

Dalam rangka mengawal pencapaian IKD Provinsi Bali terkait Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (BRIDA) melaksanakan rapat koordinasi pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah dan dihadiri oleh perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terkait indikator IDSD dan meningkatkan kontribusi perangkat daerah dalam pengukuran IDSD sehingga akan meningkatkan indeks daya saing daerah Provinsi Bali.

RAPAT KOORDINASI DATA INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD) PROVINSI BALI Read More

Entry Meeting Pengawasan BPKP ke BRIDA Provinsi Bali tentang Evaluasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan riset dan inovasi di daerah, BPKP Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan evaluasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk pembangunan di Bali dan Kabupaten Badung. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perpres Nomor 2 Tahun 2025, serta SK Kepala BPKP Nomor PR.00/Kep-608/K/SU/2024 tentang Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2025. Evaluasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hasil riset dan inovasi yang didanai oleh negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.

Penugasan tim BPKP direncanakan berlangsung selama sebelas hari, mulai dari tanggal 4 sd 20 Juni 2025. Tim pengawasan dipimpin oleh Ilham Muzaki sebagai Ketua Tim, dengan pengawasan mutu oleh Api Achmad Rochjadi dan pengendali teknis oleh Ni Luh Putu Astiti Ariani. Adapun anggota tim terdiri dari Wida Ardiani, Abd. Kadir, dan Salwa Hasanatunnisa, yang akan bekerja secara intensif untuk mengevaluasi berbagai aspek pemanfaatan riset dan inovasi di Bali.


Kedatangan tim BPKP disambut dengan baik oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali beserta jajarannya, termasuk Sekretaris BRIDA, Kepala Bidang, serta Pejabat Fungsional Muda dan Madya. Sambutan hangat ini menunjukkan komitmen BRIDA untuk mendukung penuh proses evaluasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan riset dan inovasi di Bali. Entry meeting berlangsung dalam suasana kolaboratif, membahas rencana kerja, ruang lingkup evaluasi, serta titik-titik kritis yang perlu menjadi perhatian bersama.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai poin penting terkait evaluasi, termasuk bagaimana hasil riset dan inovasi diimplementasikan dalam pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, serta potensi perbaikan ke depan. BPKP dan BRIDA sepakat bahwa evaluasi ini bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban pengawasan, tetapi juga harus menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Bali. Dengan demikian, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif.

Kolaborasi antara BPKP dan BRIDA dalam kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi best practices sekaligus tantangan dalam pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk pembangunan. Selain itu, sinergi ini juga diarahkan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk riset dan inovasi digunakan secara optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang transparan dan partisipatif, proses evaluasi diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan Provinsi Bali.

Melalui kegiatan ini, BPKP dan BRIDA menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil evaluasi nantinya tidak hanya akan menjadi bahan laporan, tetapi juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kontribusi riset dan inovasi bagi kesejahteraan masyarakat Bali. Dengan semangat kolaborasi dan transparansi, langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Bali yang berbasis inovasi dan evidence-based policy.

Entry Meeting Pengawasan BPKP ke BRIDA Provinsi Bali tentang Evaluasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Read More