MENGHADIRI SOSIALISASI PROGRAM PENDANAAN RISPRO OLEH LPDP KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENGHADIRI SOSIALISASI PROGRAM PENDANAAN RISPRO OLEH LPDP KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI, DENPASAR – Sosialisasi Program Pendanaan RISPRO oleh LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia dibuka secara resmi oleh Ketua LPPM UNUD Bapak Prof. I Gede Rai Maya Temaja (Senin, 20/1/2020) bertempat di Ruang Sidang Pascasarjana, Gedung Pascasarjana Universitas Udayanan. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari LPPM Universitas PTN dan PTS se-Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Badan Litbang Kab Badung dan Badan Litbang Kota Denpasar.

Dalam acara tersebut Bapak Fahdiansah selaku Kadit Fasilitasi dan Rehabilitasi Kemenkeu RI  menyampaikan dihadapan para undangan bahwa Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO) dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Badan Layanan Umum (BLU)  di Kementerian Keuangan RI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa melalui komersialisasi produk/teknologi atau implementasi kebijakan/tata kelola atau publikasi.

Selanjutnya Ibu Prof. Dr. Anny Sulaswatty, M.Sc selaku narasumber reviewer LPDP menjelaskan mengenai sistematika dan fokus riset pendanaan penelitian RISPRO, yaitu antara lain Riset dalam bidang Kompetisi, Invitasi dan Kolaborasi Internasional. Lebih lanjut dijelaskan RISPRO LPDP akan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali sebagai mitra kerja program penelitian pendanaan RISPRO LPDP dalam pelaksanaannya.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada kesempatan ini diwakili oleh Ka Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan memberikan dukungan pelaksanaan program RISPRO LPDP dari Kementerian Keuangan RI di Bali dalam upaya menghasilkan penelitian yang berkualitas sebagai bentuk nyata kontribusi positif percepatan Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

MENGHADIRI SOSIALISASI PROGRAM PENDANAAN RISPRO OLEH LPDP KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Read More

MENGHADIRI RAPAT PEMBAHASAN ASSESSMENT INFRASTRUKTUR JARINGAN DI DISKOMINFOS PROVINSI BALI

ASSESSMENT INFRASTRUKTUR JARINGAN DI DISKOMINFOS PROVINSI BALI

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI, DENPASAR – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur kebijakan penerapan SPBE atau e-government di seluruh Instansi Pemerintah. SPBE merupakan era baru tata kelola pemerintahan di Indonesia

Sebagai tahap awal implementasi penerapan SPBE di Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali menyelenggarakan agenda rapat assessment infrastruktur jaringan dengan mengundang seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Bali  (Kamis, 16/01/2020), bertempat di bertempat di Ruang Rapat Sandat Diskominfos Bali.

Beberapa hal yang disampaikan adalah persiapan teknis terkait penerapan SBPE dalam mendukung percepatan program Pola Pembangunan Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali menuju Bali Smart Island, yaitu melalui assessment infrastruktur jaringan yang memadai dan terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Diskominfos Provinsi Bali didampingi oleh Tenaga Ahli Jaringan menjelaskan bahwa penerapan SPBE membutuhkan tambahan dukungan sarana prasarana terutama kelancaran akses internet dan SDM yang memadai dalam bidang Informatika. Penerapan SPBE akan diawali dengan integrasi Sistem Absensi Pegawai, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan e-Office di lingkungan Pemprov Bali.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Badan menyampaikan bahwa BaRI sebagai salah satu Perangkat Daerah baru yang menjadi prioritas Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru memberikan apresiasi penerapan SPBE yang terintegrasi dilingkungan Pemprov Bali dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan,  dan peningkatan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi. Lebih lanjut BaRI akan segera mempersiapkan kelengkapan sarana pendukung lainnya sebagai akselerasi penerapan SPBE di lingkungan Pemprov Bali.

MENGHADIRI RAPAT PEMBAHASAN ASSESSMENT INFRASTRUKTUR JARINGAN DI DISKOMINFOS PROVINSI BALI Read More