Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menghadiri Upacara Peneduh Jagat dan Pemahayu Jagat di halaman Pura Besakih (Minggu, 23/2/2020)
MENGHADIRI UPACARA PENEDUH JAGAT DAN PEMAHAYU JAGAT DI PURA BESAKIH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI, DENPASAR – Pemerintah Provinis Bali melaksanakan Upacara Peneduh Jagat dan Pemahayu Jagat di halaman Pura Besakih (Minggu, 23/2/2020), dihadiri Bapak Wakil Gubernur Bali beserta jajaran Perangkat Daerah terkait, DPRD Provinsi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, DPRD Kabupaten/Kota serta segenap komponen pariwisata se-Bali.
Terselenggaranya Upacara ini merupakan kesepakatan hasil pertemuan Pemerintah Bali, Lembaga Agama, Lembaga Desa Adat, dan para Pemangku Pura Sad Khayangan Besakih, yang bertujuan sebagai bentuk permohonan kepada Ida Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa agar dianugerahi keselamatan, kesehatan, kedamaian dan perlindungan dari dampak penyebaran wabah COVID-19 (coronavirus disease 2019) baik di Bali maupun di dunia.
Merebaknya
virus corona telah menyebabkan dampak luar biasa, tidak hanya bagi Tiongkok,
tetapi juga bagi Bali dan seluruh dunia. Sebagai bentuk dukungan moril,
Pemerintah Bali melaksanakan persembahyangan ini untuk memohon kepada Tuhan
supaya wabah ini segera berakhir dan dapat segera ditemukan vaksin obat virus
tersebut, sehingga seluruh masyarakat dapat kembali melaksanakan aktifitasnya dengan
normal sebagaimana mestinya.
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI BERSIAP MEMBUAT KLINIK HAKI
Klinik HAKI atau saat ini sering disebut dengan sentra HAKI merupakan suatu unit yang berfungsi untuk memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual. Saat ini sudah ada beberapa sentra HAKI antara lain di Perguruan-perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota termasuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Denpasar.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diadakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada hari Kamis, 6/2/2020 mengundang seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pengurusan HAKI dan dihadiri antara oleh Dinas Koperasi Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Pertanian Provinsi Bali, SMA Bali Mandara dan Perguruan Tinggi dari UNDHIKSA dan UNUD.
Pada rapat yang
dipimpin langsung oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
didampingi oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, didapatkan beberapa hal diantaranya data terkait jumlah
HAKI yang sedang proses pendaftaran, yang sudah terdaftar dan yang sudah memiliki
sertifikat sebagai berikut:
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa kendala terkait dengan pendaftaran kekayaan intelektual seperti dari Sentra KI (Dinas Perindustrian Gianyar) bahwa selama ini pengusul mendaftarkan dan membayar secara mandiri dan sentra KI di Kabupaten hanya memfasilitasi sebatas membawa berkas/dokumen yang dikirim ke Kanwil KumHam Provinsi Bali. Masalah ini hampir dikeluhkan oleh seluruh peserta rapat, adanya keengganan para pemilik untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya selain proses pendaftaran yang dianggap sulit juga terhambat masalah biaya pendaftaran. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menyampaikan permasalahan tentang lambannya respon di Dirjen KI dalam menerbitkan sertfikat KI dan selama ini belum ada regulasi yang mengatur royalty tentang pentas tarian (pencipta, hotel, sanggar, serta kemana dibayarkan royalty tersebut).
Terkait dengan hal tersebut Kepala Badan Riset dan
Inovasi Daerah Provinsi Bali Made Gunaja menyampaikan terima kasih kepada
seluruh sentra HAKI yang ada di Kabupaten/Kota maupun di OPD yang sudah
memfasilitasi pendaftaran KI. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali akan
segera akan membentuk klinik HAKI yang tugasnya mengkoordinir pelayanan/ sentra
HAKI yang tersebar di Kabupaten/Kota, mulai dari proses pendaftaran dan
pemeliharaan, melakukan difusi dan intermediasi serta komersiliasasi HAKI.
Serta berelaborasi dengan Kementrian terkait dalam proses pembiayaan
pendaftaran HAKI seperti yang sudah berjalan dengan Kementrian Koperasi dan
Kementrian Perindustrian dan Perdagangan.
Komersialisasi kekayaan intelektual menjadi perhatian dan agenda penting oleh seluruh peserta rapat. Saat ini belum ada regulasi terkait dengan pembayaran royalty tentang pentas tarian (pencipta, hotel, sanggar, serta kemana dibayarkan royalty tersebut). Untuk itu dirasa perlu untuk segera membuat regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Bila regulasi sudah jelas dan pembayaran royalty terkoordinir dengan baik maka diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya seniman-seniman yang ada di Bali.
