Author: BRIDA

VALIDASI DAN VERIFIKASI DATA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) KE KABUPATEN/KOTA SE-BALI TAHUN 2021

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), BaRI melalui Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan bersama Tim IPKD Provinsi Bali melaksanakan Sosialisasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ke Kabupaten/Kota Se-Bali. Tim IPKD Provinsi terdiri terdiri dari Inspektorat, BPKAD, Bappeda serta BaRI sebagai leading sektor kegiatan.

Hasil dari pelaksanaan sosialisasi tersebut, data IPKD dari seluruh Kabupaten/Kota se-Bali telah terkumpul dan dilanjutkan dengan validasi serta verifikasi data oleh Tim IPKD  Provinsi Bali. Beberapa hal yang menjadi catatan sebagai penilaian pengukuran IPKD di Provinsi Bali, diantaranya bahwa penyampaian data agar memenuhi kriteria yg telah ditetapkan yaitu 6 dimensi dan 27 indikator mulai aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Dari BPKAD menyampaikan  agar data APBD tersebut telah sesuai dengan data penetapan anggaran terahir di masing-masing Perangkat Daerah.

Terkait hal tersebut, Inspektorat Provinsi Bali menambahkan bahwa Tim IPKD di Kabupaten/Kota agar memastikan kembali link yang masuk di dalam table penilaian, serta telah dapat diakses umum. Kemudian dari Bappeda Provinsi Bali mengingatkan kembali agar dapat diperhatikan pemberian nomenklatur pada KUA-PPAS dari Tahun 2018 s/d 2020, serta keserasian data berdasarkan kategori OPD agar data selaras untuk  semua Kabupaten/Kota se-Bali.

Kesimpulan dari hasil kunjungan Tim IPKD dalam validasi dan verifikasi adalah bahwa Kabupaten/Kota siap mendukung dan membantu pemenuhan data sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Tim IPKD Provinsi Bali, serta siap untuk mensukseskan kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Provinsi Bali.

VALIDASI DAN VERIFIKASI DATA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) KE KABUPATEN/KOTA SE-BALI TAHUN 2021 Read More

HARMONISASI APLIKASI PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI –  Dalam upaya memberikan pelayanan terpadu dan mengumpulkan data Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Provinsi Bali, Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan Rapat harmonisasi Aplikasi Pendaftaran HKI, (Jumat 28/5/2021) bertempat di Ruang Rapat BaRI. Rapat dipimpin oleh Kepala BaRI didampingi oleh Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan KI, Kasubag dan Staf terkait pada Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan KI, serta Tim IT dari STIKI Denpasar.

Pelayanan terpadu dan mengumpulkan data tersebut akan diaplikasikan dengan penyusunan data base melalui website HKI yang digagas bersama Tim STIKI Denpasar. Beberapa hal yang menjadi catatan pelaksanaan Rapat kali ini diantaranya agar penyusunan website tersebut diharapkan dapat disusun dengan sederhana dan mudah untuk diaplikasikan oleh masyarakat, baik dalam proses pengajuan permohonan maupun pengawasan yang dimohonkan oleh masyarakat.

Agenda Rapat dilanjutkan dengan harmonisasi dengan Tim IT STIKI Denpasar terkait dengan konten dan layout website, dengan mengedepankan navigasi website yang sederhana, mudah dipahami, memberikan kemudahan kepada pengguna, serta dapat diakses melalui beberapa browser dan  perangkat mobile lainnya dalam pelaksanaannya.

HARMONISASI APLIKASI PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) Read More