PRESENTASI LAPORAN AKHIR/FGD-2 ANALISIS KEBUTUHAN DAERAH DAN ANALISIS KELAYAKAN BIDANG USAHA PEMBENTUKAN BUMD PANGAN

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah Badan Riset dan Inovasi dan Daerah (BRIDA) Provinsi Bali mewakili Kepala BRIDA Provinsi Bali membuka kegiatan Presentasi Laporan Akhir/FGD-2 Kajian Analisis Kebutuhan Daerah dan Analisis Kelayakan Bidang Usaha Pembentukan BUMD Pangan di Ruang Rapat Krisna LLDikti Wilayah VIII. Kajian ini dilaksanakan secara swakelola antara BRIDA Provinsi Bali dengan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Dalam sambutannya, Kepala BRIDA menyampaikan bahwa pangan merupakan sektor yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pemenuhan hak dasar masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik daerah. Tantangan inflasi pangan, fluktuasi harga, distribusi yang belum optimal, hingga dominasi rantai pasok oleh pihak tertentu menunjukkan perlunya intervensi pemerintah secara terukur dan berbasis riset.

Pengendalian inflasi pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, mengingat sebagian besar komoditas penyumbang inflasi berasal dari kelompok bahan makanan. Ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga pangan sangat dipengaruhi oleh rantai pasok yang panjang dan keterbatasan instrumen daerah dalam melakukan intervensi pasar.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan kajian ini bukan saja untuk kelengkapan administrasi permohonan rekomendasi pendirian BUMD dari Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga memastikan bahwa pendirian BUMD Pangan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi daerah.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan kajian karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung di lapangan. Masukan, kritik konstruktif, serta data empiris dari para peserta digunakan untuk menyempurnakan laporan kajian dalam rangka mewujudkan tata kelola BUMD pangan yang profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Presentasi Laporan Akhir/FGD-2 menghadirkan dua narasumber yaitu Bapak Prof. Dr. Ir. I Ketut Widnyana, M.Si dan Bapak Kompyang Gede Pasek Wedha,ST.,MM. Hadir sebagai peserta antara lain perwakilan Dinas Terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar, Direktur BUMD Pangan Kabupaten Badung, Tim Pengendali Mutu (TPM), Tim Pengawas Swakelola Brida Provinsi Bali, Tim Percepatan Pembangunan BUMD Pangan Provinsi Bali, petani muda serta akademisi. 

PRESENTASI LAPORAN AKHIR/FGD-2 ANALISIS KEBUTUHAN DAERAH DAN ANALISIS KELAYAKAN BIDANG USAHA PEMBENTUKAN BUMD PANGAN Read More

Sosialisasi Penguatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – BRIDA Provinsi Bali selaku Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di daerah, menyelenggarakan Sosialisasi Penguatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Kota se-Bali pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2025. Acara dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali Dr. I Wayan Serinah, S.Sos., M.Si. Hadir sebagai narasumber Direktur Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dan Kepala Sub Direktorat Formasi dan Seleksi Direktorat Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN LAN.

Kegiatan ini dihadiri peserta berasal dari Pejabat Fungsional Analis kebijakan di Pemprov Bali dan perwakilan BRIDA Kab/kota se-Bali.  Agenda ini sangat penting karena saat ini Pemerintah Provinsi Bali memiliki 34 orang JFAK berbagai jenjang yang tersebar di 8 (delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah ini akan terus bertambah seiring terisinya kebutuhan yang telah ditetapkan sebanyak 154 formasi. Penguatan kompetensi dan pemahaman pola kerja bagi JFAK yang ada, serta persiapan bagi calon JFAK, menjadi sangat krusial. Sejak adanya penyetaraan jabatan, JFAK hadir sebagai agen berbasis keahlian dan kompetensi untuk mewujudkan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Tuntutan terhadap kualitas kebijakan publik semakin tinggi, dan peran sentral JFAK sangat dibutuhkan. Kedepan tidak lagi ditemukan kebijakan yang tumpang tindih ataupun menimbulkan reaksi negatif dari publik serta mampu memberi alternatif solusi yang inovatif dan cepat agar tidak kehilangan momentum dalam penyelesaian masalah.

Pada kesempatan ini LAN RI memberikan materi dan arahan yang mendalam, khususnya terkait:

  1. Pengembangan Karir JFAK, agar seluruh Analis Kebijakan memahami secara jelas prosedur, persyaratan, dan jalur karir dari Ahli Pertama hingga Ahli Madya bahkan Ahli Utama, sehingga dapat memotivasi kinerja dan menghilangkan keraguan karir;
  2. Peningkatan Kualitas Produk Kebijakan. JFAK dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam merumuskan, menganalisis, serta menuangkan hasil analisis yang mendalam ke dalam tulisan ilmiah berbentuk policy brief/policy paper atau lainnya yang sesuai standar JFAK;
  3. Kontribusi Pemecahan Masalah Daerah, bagaimana JFAK dapat secara optimal menjawab dan berkontribusi pada pemecahan masalah daerah, sehingga mampu menghasilkan kebijakan publik yang inovatif, agile, solutif, dan yang paling utama, berbasis bukti (evidence-based policy). JFAK hadir sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut Bapak Direktur menekankan pentingnya meningkatkan keahlian dan kompetensi melalui jenjang pendidikan dan pelatihan. Hal ini diperlukan sinergi dan kolaborasi Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Bali dalam meningkatkan kwalitas JFAK karena permasalahan terkait JFAK ini merupakan isu yang terjadi di seluruh Indonesia, sehingga koordinasi dan penguatan harus dilakukan secara menyeluruh di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Acara diakhiri dengan penyerahan cenderamata oleh Kaban BRIDA Bali kepada Bapak Direktur.

Sosialisasi Penguatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Read More