BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali sangat memerlukan dukungan serta partisipasi aktif dari segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam bentuk saran, masukan dan pertimbangan dalam penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) sehingga akan sangat berguna dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dalam mendukung kebijakan – kebijakan pembangunan di Provinsi Bali yang berbasis berbasis bukti (evidence based policy), khususnya dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
Hal itu disampaikan Plt. Kepala BRIDA Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra saat membuka acara Forum Perangkat Daerah (FPD) Rancangan Renja BRIDA Provinsi Bali Tahun 2026 pada hari Jumat, 21 Februari 2025 yang dilaksanakan secara online dan dihadiri oleh stakeholder terkait dari unsur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, BRIDA Kabupaten/Kota se-Bali, Akademisi, LPPM Perguruan Tinggi (Negeri/Swasta), Inkubator Bisnis, dan Pejabat Administrasi serta Pejabat Fungsional di Lingkungan BRIDA Provinsi Bali.
Rancangan Rencana Kerja (Renja) BRIDA Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BRIDA Tahun 2024-2026 disusun sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BRIDA Provinsi Bali disertai pagu indikatif pendanaannya untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis BRIDA dalam Mendukung Tugas dan Fungsi BRIDA dalam Pelaksanaan Riset, Inovasi Daerah serta Pengelolaan Kekayaan Intelektual Daerah.
Dalam sesi Pemaparan, Substansi Rancangan Renja BRIDA telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, BRIDA Provinsi Bali, Dr. I Ketut Wica serta menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi yakni Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Dr. I.B Sutresna yang menjelaskan tentang kebijakan perencanaan Tahun 2026 sesuai Ranwal RKPD Tahun 2026. Dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh Perencana Ahli Muda, Dr. Ade Krisna Permadhi telah telah pula mendapatkan saran dan masukan strategis dari segenap stakeholder terkait, sehingga Rancangan Renja BRIDA Tahun 2026 akan dapat disempurnakan kembali dan hasil Forum selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara (B.A) Kesepakatan Forum Perangkat Daerah.
