BIMBINGAN TEKNIS PENGINPUTAN DAN PENILAIAN MANDIRI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI – Dalam pelaksanaan penginputan dan Penilaian Mandiri IPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota, BRIDA Provinsi Bali melalui Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan melaksanakan Bimtek secara hybrid, Senin (23/7/2024) bertempat di RR Swacita Sabha BRIDA Provinsi Bali.
Acara dibuka oleh Plt. KA BRIDA Provinsi Bali dengan didampingi Kabid Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, serta dihadiri secara luring oleh Tim IPKD Provinsi Bali, I Made Agus Armana, ST., Pengawas Pemerintah Madya (Inspetorat Daerah Provinsi Bali), Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (BPKAD Provinsi Bali), Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan (BPKAD Provinsi Bali), I Gede Putu Dama Suyasa, SE., Perencana Ahli Muda Perencanaan dan Pendanaan (Bappeda Provinsi Bali), I Made Sudiarta, S.Sn., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Layanan dan Pengelolaan (Diskominfos Provinsi Bali), Ni Putu Kartina Wiprayanti, SS., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pratama (Diskominfos Provinsi Bali), Ira Damayanti, SH., MH., Analis Kebijakan Ahli Muda (BRIDA Provinsi Bali) dan Ni Putu Laksmi Sari Dewi, S.STP., M.Si. (BRIDA Provinsi Bali).


Kegiatan diikuti secara daring oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dari instansi terkait, diantaranya Inspektur Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota, Kepala Balitbanginovda/BRIDA Kabupaten/Kota, dan Kepala Diskominfos Kabupaten/Kota.
Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Kick Off Meeting Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Kick Off Meeting ini menandai dimulainya rangkaian penginputan dan pengukuran IPKD Tahun 2024. Hasil dari pengukuran ini akan menjadi dasar bagi Kemendagri untuk memberikan rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia.
Menindaklanjuti Kick Off Meeting tersebut, BRIDA Provinsi Bali melaksanakan Bimtek secara hybrid sebagai pembekalan dimana Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali akan melakukan penginputan IPKD berdasarkan regional Provinsi. Penginputan Provinsi Bali akan dimulai tanggal 16-20 Juni 2024, dan Kabupaten/Kota se-Bali mulai tanggal 22-26 Juli 2024.

Beberapa hal yang disampaikan narasumber dari Tim IPKD Provinsi Bali antara lain, Dimensi I dari Bappeda memaparkan hasil penilaian mandiri Kabupaten/Kota serta menyarankan Bappeda Kabupaten/Kota untuk menyesuaikan template penginputan, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian data. Kemudian terkait Dimensi II, IV dan V dari BPKAD Provinsi Bali menyarankan agar Kabupaten/Kota meneliti kembali dan berhati-hati dalam penginputan antara penganggaran dan realisasi. Untuk Dimensi 3 dari Diskominfos Provinsi Bali menghimbau agar website Kabupaten/Kota dapat selalu terakses pada saat pengukuran. Dan dari Inspektorat Provinsi Bali terkait Dimensi 6 mengingatkan kembali bahwa Kabupaten/Kota se-Bali sudah meraih predikat WTP, serta menyarankan agar lebih teliti dan berhati-hati dalam mengupload dokumen, sehingga tidak terjadi kesalahan upload dokumen.
Sebagai penutup, Tim IPKD Provinsi Bali kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi antar instansi baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan data yang diinput akurat dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, sehingga hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
BIMBINGAN TEKNIS PENGINPUTAN DAN PENILAIAN MANDIRI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Read More